Pemprov Papua Pegunungan mengingatkan masyarakat untuk menyaring informasi di media sosial serta mewaspadai aksi oknum tak bertanggung jawab yang mencatut nama Gubernur demi keuntungan pribadi.
Kategori: Pemprov Papua Pegunungan
Sah Dilantik, BPC HIPMI Pegunungan Bintang Periode 2026-2029 Siap Dongkrak Ekonomi Lokal
Jajaran pengurus BPC HIPMI Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2026–2029 resmi dilantik oleh Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan Antonius Wetiopo pada Rabu malam (29/7/2026).
BPC HIPMI Pegunungan Bintang 2026-2029 Resmi Dilantik, Antonius Wetiopo Dorong Pengusaha Muda Gerakkan Ekonomi Daerah
Pengurus BPC HIPMI Pegunungan Bintang periode 2026-2029 resmi dilantik Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan Antonius Wetiopo. Pengusaha muda diajak bersinergi menggarap potensi daerah.
Inspektorat Papua Pegunungan Minta Anggota DPRP Gunakan Data LHP BPK Saat Soroti Pembangunan
Kepala Inspektorat Papua Pegunungan Yakobus mendorong anggota DPRP merujuk pada data resmi LHP BPK dalam menyikapi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
BPPKAD Papua Pegunungan Tepis Isu Penahanan Anggaran DPRP dan Wagub, Sebut Pencairan Sesuai Prosedur
Kepala BPPKAD Papua Pegunungan Noak Tabo mengklarifikasi kabar tertahannya operasional DPRP dan Wagub, menegaskan penyaluran DAU mengacu pada mekanisme resmi.
Tanggapi Sorotan DPRP, Pemprov Papua Pegunungan Tegaskan Penyusunan APBD Sesuai Aturan dan Dibahas Bersama
Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Manogar Sirait menegaskan penyusunan APBD dan program pembangunan daerah dilakukan secara transparan bersama DPRP sesuai regulasi.
Sabet Penghargaan Penurunan Pengangguran Regional 2026, Pemprov Papua Pegunungan Bawa Pulang Rp2 Miliar
Keberhasilan menekan angka pengangguran mengantarkan Pemprov Papua Pegunungan meraih piagam serta dana bantuan sebesar Rp2 miliar pada ajang apresiasi pemda se-Papua tahun 2026.
Jurus Pemprov Papua Pegunungan Tumpas Pengangguran, Kucurkan Modal Rp8 Juta ke 4.350 UMKM
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo menyerahkan bantuan modal usaha senilai Rp8 juta per UMKM kepada 4.350 penerima demi menekan angka pengangguran.